logo mahkamah agung
Berita dan Informasi

Fokus Pengumuman

  • +

    #Belum ada pengumuman untuk ditampilkan

Berita Terkini

Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

SEJARAH

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No.34 tahun 1972, pada kalimat berikut menyebutkan antara lain : Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Pasir Pengarayan, yang kondisinya pada saat itu sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru, dan sebagai pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Syari‟ah Pekanbaru adalah Bapak Drs. H. Abbas Hasan, yang juga merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syari‟ah Pasir Pengarayan secara definitif pada tanggal 28 Agustus 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengarayan telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintahan No.45 tahun 1957.

Untuk membatu pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Drs. H. Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing bernama , M. Saleh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. Bakar. Dan dibantu pula oleh seorang Panitera bernama : Sorat M, yang dahulunya dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengarayan.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengarayan telah menjalankan tugasnya dihari kerja yang bertempat dirumah penduduk yang bernama Habibah dengan Hak sewa, kemudian Kantor pindah tempat di Kantor Wali Nagari Rambah.

LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding) serta yang menjadi puncak dari kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama tersebut adalah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

* Perkawinan
* Waris
* Wasiat
* Hibah
* Wakaf
* Zakat
* Infaq
* Sadaqah
* dan Ekonomi Syariah

  • Berita Lainnya

    #Belum ada berita lainnya untuk ditampilkan


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.5), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas